Ketua TP PKK Kabupaten Bima, Tangani Stunting Perlu Pemerataan Tenaga Kesehatan

Foto TP PKK Hj. Rostiati Dahlan
Foto : Yan

Bima_Kupas.Info. Di samping memerlukan pentingnya komitmen para pemangku kepentingan, penanganan stunting juga memerlukan pemerataan tenaga medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat Desa.

Hal tersebut dikatakan Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan S.Pd dihadapan 77 peserta mengikuti Rembug Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bima Rabu (17/6/20) di Aula kantor Bupati Bima.

Rostiati mengungkapkan, TP. PKK  bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dan mitra kerja lainnya dalam menyukseskan pembangunan sektor kesehatan melalui beragam program kerja yang dijabarkan dalam sejumlah Pokja yang ada.

"Penanganan stunting di tingkat Desa juga memerlukan pemerataan tenaga medis. Oleh karena itu Rostiati berharap Dinas Kesehatan dapat memenuhi kebutuhan tenaga medis agar dapat membantu percepatan penurunan angka stunting di tingkat desa", urainya.

Rembug Stunting yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Peraturan Bupati Bima nomor 37 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting tersebut, Kepala Seksi Gizi Dikes yang juga anggota Pokja Stunting Kabupaten Bima Tita Masitha M.Si mengatakan, Perbup Percepatan Penanganan Stunting merupakan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting.

Upaya tersebut lanjut Tita dijabarkan  melalui gerakan bersama rakyat Bima (GEBRAK BIMA NTIKA) yang melibatkan OPD terkait, kecamatan dan desa melalui intervensi spesifik dan sensitif yang difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk ibu hamil, ibu menyusui serta anak usia 2 tahun.

Penanganan Stunting tersebut ditindak lanjuti melalui 8 (Delapan) aksi konvergensi antara lain mencakup analisa, rencana kegiatan, rembug stunting, penerbitan perbup dan sejumlah aksi strategis lainnya", urai Tita.

Kadis Kesehatan Dr. H. Ganis Kristanto memaparkan, faktor penghambat penanganan stunting di Kabupaten Bima selain kondisi geografis yang sangat luas, juga belum  didukung infrastruktur yang memadai dan jumlah tenaga kesehatan yang belum merata.

Aspek lainnya yang menjadi hambatan papar Ganis adalah masih rendahnya  pengetahuan masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS), keadaan sosial ekonomi masyarakat yang umumnya masih rendah, belum optimalnya dukungan desa terhadap Posyandu dan seringnya dilakukan perubahan kader Posyandu.

"Hal tersebutlah yang menjadi kendala pemerintah daerah dalam penanganan stunting di Kabupaten Bima, oleh karena itu upaya maksimal kita yang akan mempengaruhi keadaan tersebut", tutup Ganis. KI (000*/Diskom)